Dinamika Politik Partai Golkar Setelah Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Penahanan Setnov dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Setelah ditahannya Setnov oleh KPK, muncul dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar guna melengserkan Setnov dari kursinya.

Desakan adanya Munaslub ini direspon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menyelenggarakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017). Pada rapat tersebut diputuskan untuk mempertahankan Setnov baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR. Partai Golkar akan menunggu hingga adanya putusan praperadilan yang diajukan Novanto.

Namun, hasil rapat pleno ini nampaknya tidak menyurutkan suara-suara untuk menggelar Munaslub. Suara-suara tersebut berasal dari beberapa tokoh senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Agung berharap Golkar bisa segera menggelar Munaslub. Menurut dia, Munaslub harus dilakukan dalam rangka perbaikan partai dan paling lambat dilakukan pada Desember 2017. Agung mengatakan, pada 2018, Golkar seharusnya sudah tak lagi disibukkan oleh masalah-masalah konsolidasi internal sehingga bisa fokus pada penggalangan suara, mobilisasi simpatisan, hingga pemenangan pemilihan umum (pemilu) (Kompas.com, 22/11/17).

Selanjutnya Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar. Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi. Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan KPK (Kompas.com, 23/11/17).

Kemudian, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Partai Golkar harus menggelar Munaslub untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Tokoh senior Golkar itu menginginkan Munaslub tetap digelar tanpa memperhitungkan keputusan praperadilan Setya Novanto. Menurut Kalla, menang atau kalah, publik sudah memiliki kesan negatif kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu (tribunnews.com, 28/11).

Selain dari tokoh senior Partai Golkar, suara-suara untuk segera digelarnya Munaslub muncul dari sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, 20 DPD Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Munaslub. Dorongan itu muncul seiring kondisi Partai Golkar yang terus menerus disorot publik lantaran ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR (kompas.com, 24/11).

Selain itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono, juga mengatakan sudah banyak DPD yang menghendaki diselenggarakannya Munaslub Partai Golkar untuk memilih pemimpin baru. Wisnu menambahkan, Munaslub juga perlu segera dilaksanakan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sebab, dalam beberapa survei sejumlah lembaga disebutkan bahwa elektabilitas Partai Golkar terus menurun (kompas.com, 22/11).

Turunnya elektabilitas Partai Golkar terkonfirmasi oleh hasil survei nasional Poltracking Indonesia pada 15 November 2017 yang lalu. Dalam survei tersebut, posisi Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sedangkan Partai Golkar 10,9 persen (Kompas.com, 26/11).

Menurut Penulis, melihat dinamika yang terjadi, sudah selayaknya Partai Golkar untuk menggelar Munaslub. Alasannya yaitu pertama, Munaslub sangat penting untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar. Mengingat semakin dekatnya tahun politik 2018-2019, baik untuk menghadapi Pilkada Serentak maupun Pemilu Legislatif dan Presiden. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan Munaslub ini dapat menghasilkan Ketua Umum yang bersih dari kasus korupsi. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya Partai Golkar mengembalikan kepercayaan publik setelah terseretnya Setnov dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

 

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar