Policy Brief

Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Policy Brief_Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Read More »

Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” (Desember 2011 – Maret 2012)

Rekomendasi-Kebijakan-TII-Mei-2012

Pembahasan RUU APBN di DPR secara normatif merupakan informasi publik. Namun, akses informasi publik pada hal itu masih terbatas. Ini juga tercermin dalam pembahasan RUU APBN terkait isu perbatasan, yang selama ini ditangani secara instan, parsial, dan tidak berkelanjutan. Pembahasan dan penetapan anggaran terkait perbatasan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan tidak lepas dari kenyataan akan kondisi geografis daerah ...

Read More »