Policy Assessment

Laporan Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” (Desember 2011 – Maret 2012)

The Indonesian Institute telah menyelesaikan penelitian kebijakan tentang “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” pada bulan April 2012. Penelitian kebijakan yang dilakukan TII selama 4 bulan sejak bulan Desember 2011 dan didukung oleh Program Representasi, Chemonics  International – USAID ini menghasilkan dua output, yaitu laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi ...

Read More »

Kajian Kebijakan DPR

Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua ...

Read More »

Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla

Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara 02 POLICY ASSESSMENT Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla oleh Aly Yusuf (Jun 2005)

Read More »

SENSITIVITAS GENDER KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY

Pada dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Peningkatan kesejahteraan ini tentunya tidak hanya pada satu aspek pembangunan, tetapi juga merata di segala sendi, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keamanan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan ...

Read More »

DINAMIKA HUBUNGAN DPR DAN PEMERINTAH HASIL PEMILU 2004

Demokrasi dalam segala bidang dan struktur, baik ketatanegaraan, kultur, ekonomi, hukum maupun politik harus dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sehat dengan segala solusi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Contoh yang paling nyata terjadi di masa pemerintahan SBY-Kalla adalah pada saat dikeluarkannya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di era demokrasi saat ini yang menimbulkan berbagai gelombang demonstrasi sebagai bentuk pengungkapan kebebasan berpendapat ...

Read More »

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN WABAH PENYAKIT MENULAR: KASUS KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE (KLB DBD)

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan masyarakat yang semakin sejahtera (Bappenas 2005). Melalui Program Indonesia Sehat 2010, gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai adalah masyarakat yang antara lain hidup dalam lingkungan yang sehat dan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat (Depkes 2003). Lingkungan yang ...

Read More »

EVALUASI RENCANA KEBIJAKAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

World Bank memperkirakan bahwa saat ini sekitar 1,1 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan absolut (Time, March 14th 2005). Jumlah terbesar berdiam di Asia, tetapi proporsi terbanyak berada di Afrika di mana setengah dari penduduknya dicengkeram oleh kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menunjuk pada pemilikan penghasilan kurang dari US$1 setiap harinya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Umumnya mereka hidup dalam kelaparan kronis, memiliki ...

Read More »

KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL: TEPATKAH UNTUK INDONESIA SAAT INI?

Perekonomian Indonesia sedang mengalami pemulihan setelah dilanda krisis pada pertengahan 1997 hingga 1998.Beberapa indikator makroekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs, dan indeks harga saham cenderung terus membaik atau stabil.1 Laporan terakhir bahkan menunjukkan penguatan peran investasi dan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti itu memiliki fundamental dan keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didominasi ...

Read More »

REFORMASI PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik. Kewajiban negara memberikan pendidikan berkualitas. Pembukaan UUD ’45 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ...

Read More »

MENGAPA INTERMEDIASI PERBANKAN BERJALAN LAMBAT?

Dalam suatu sistim perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya. Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 06 POLICY ASSESSMENT Intermediasi ...

Read More »