Publikasi

Update Indonesia — Volume X, No. 5 – Mei, Juni 2017 (Bahasa Indonesia)

Update-Indonesia-—-Volume-X,-No.-5-–-Mei,-Juni-2017-(Bahasa-Indonesia)

Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.4 – April 2017 ( English Version)

The-Indonesian-Update-—-Volume-XI,-No.4---April-2017-(-English-Version)

The Constitutional Court (MK), through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015, annulled the rules on the authority of the Minister of Home Affairs (Mendagri) to cancel local government regulations (Perdas). The judicial review of Law No. 23/2014 on the authority of the Mendagri to revoke Perda was submitted by the Association of District Governments of Indonesia (Apkasi) and friends in 2015. The ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 4 – April 2017 (Bahasa Indonesia)

Update-Indonesia-—-Volume-X,-No.-4-–-April-2017-(Bahasa-Indonesia)

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.3 – March 2017 (English Version)

The-Indonesian-Update-—-Volume-XI,-No.3---March-2017-(English-Version)

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 3 – Maret 2017 (Bahasa Indonesia)

Update-Indonesia-—-Volume-X,-No.-3-–-Maret-2017

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.2 – February 2017 (English Version)

The-Indonesian-Update-—-Volume-XI,-No.2---February-2017-(English-Version)

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XI, No. 2 – Februari 2017 (Bahasa Indonesia)

Update-Indonesia-—-Volume-XI,-No.-2-–-Februari-2017-(Bahasa-Indonesia)

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.1 – January 2017 (English Version)

The-Indonesian-Update-—-Volume-XI,-No.1---January-2017

The administration of public debates in the elections in 2017 is expected to provide relevant information to the voters on the visions, missions and programs of all regional head candidates. On these occasions, the voters can assess the capabilities of all candidates. However, the problem now is that the public debates have become  political dramas as parts of the campaign ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XI, No. 1 – Januari 2017 (Bahasa Indonesia)

Update-Indonesia-—-Volume-XI,-No.-1-–-Januari-2017-(Bahasa-Indonesia)

Penyelenggaraan debat publik dalam Pilkada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah. Pada kesempatan inilah pemilih dapat menilai kemampuan masing-masing kandidat. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah debat publik kini menjadi drama politik sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan calon. Saling serang tidak lagi berkutat soal adu visi, misi, ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume X No 12 – December 2016 (English Version)

The-Indonesian-Update-—-Volume-X-No-12---December-2016-(English-Version)

The revised Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) came into effect on Monday, November 28, 2016. Although it has been revised, UU ITE is still drawing criticisms, which are mainly concerned with the articles on insults and / or defamation regulated in Article 27 Paragraph (3) UU ITE. Generally, both before and after the revision, Article ...

Read More »