Author Archives: The Indonesian Institute

Update Indonesia-Volume XII, No. 5 – Juni 2018 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Juni 2018 mengangkat laporan utama tentang revisi UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Isu ini masih marak, dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Bagaimana konten perubahan pasal per pasalnya dibahas dalam tulisan ini. Di bidang politik, Update Indonesia membahas dua isu, yakni tentang menghentikan laju persekusi dan teror ...

Read More »

The Indonesia Update -Volume XII No. 4 May 2018 (English Version)

The May 2018 edition of the Indonesian Update raises a main theme on the Inefficient Debt Utilization by the Government. This issue has become a concern, as debt utilization should improve development productivity and effectiveness in order to avoid state budget deficits from happening. On politics, the Indonesian Update discussed the idea of reinstating DPRDs’ authority to elect regional heads. ...

Read More »

KPU Larang Caleg Mantan Koruptor Sudah Tepat.

Jakarta- Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi awak media  di Jakarta, Selasa (5/6/2018) . Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak ...

Read More »

Pengamat: tepat, KPU larang eks koruptor menjadi caleg.

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa. Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan ...

Read More »

Pengamat: Larangan Caleg Mantan Korupsi Sudah Tepat.

JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Dia mengatakan korupsi ...

Read More »

Pengamat: Aturan KPU Larang Caleg Mantan Napi Koruptor Tepat.

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5 Juni 2018).Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

Read More »

Larang Eks-Koruptor Nyaleg, KPU Disebut Tepat.

Jakarta— Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (6/5/2018). Arfianto menekankan, kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

Read More »

Larangan KPU Soal Eks Koruptor Maju Jadi Caleg Dinilai Tepat.

JAKARTA – Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, ...

Read More »

Aturan KPU Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Keputusan Tepat.

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, ...

Read More »

Update Indonesia – Volume XII, No. 4 – Mei 2018 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Mei 2018 mengangkat Laporan Utama tentang Pemanfaatan Utang Oleh Pemerintah Belum Efisien. Isu utang negara sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan sejauh mana pemanfaatan utang negara dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas pembangunan perlu dicermati agar defisit APBN tidak terjadi. Di bidang politik, Update Indonesia membahas isu tentang wacana pemerintah mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah ...

Read More »