HTI

Apakah Pembubaran HTI Melanggar Hukum dan Demokrasi?

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan hukum (metrotvnews.com, 17/5/17).

Salah satu alasan pembubaran HTI sebagai badan hukum adalah adanya indikasi kuat bahwa kegiatan yang dilaksanakan HTI bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) (Kompas.com, 8/5/17).

Selain itu HTI juga dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyebutkan salah satu alasan pembubaran Ormas HTI adalah karena HTI dinilai telah melakukan gerakan politik seperti mengubah ideologi negara, bukan gerakan dakwah keagamaan saja. Hal ini pula yang menjadi dasar penanganannya berada di bawah Menko Polhukam (Kompas.com, 9/5/17).

Rencana Pemerintah membubarkan HTI ini pun menuai pro dan kontra. Para pihak yang menolak pembubaran HTI memandang bahwa kebijakan tersebut akan mencederai demokrasi lantaran dilakukan tanpa proses peradilan. Mereka mempertanyakan apakah dalam iklim demokrasi, Pemerintah bisa semaunya membubarkan organisasi islam. Selain itu sejumlah pengguna media sosial juga mempertanyakan efektifitas kebijakan pembubaran HTI. Membubarkan HTI bukan berarti menyelesaikan masalah sebab meskipun HTI dibubarkan pengikutnya belum berarti hilang dan dapat berganti nama (BBC Indonesia, 8/5/17).

Namun beberapa pihak yang mendukung pembubaran HTI, sebagaimana dilansir diberbagai media, berpandangan bahwa organisasi kemasyarakatan sudah seharusnya selaras dengan dasar negara, Pancasila. Sehingga mereka merasa pembubaran HTI yang dinilai telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah, patut dibubarkan.

Menyikapi hal ini, Pemerintah dikabarkan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Keputusan Presiden (Kepres) sebagai opsi untuk mempercepat upaya pembubaran Ormas HTI, selain juga menempuh jalur hukum melalui Pengadilan. Jaksa Agung M Prasetyo menilai opsi di luar jalur pengadilan seperti membuat Perppu ini bisa diambil dengan dasar kondisi “darurat” atau pun karena tidak memadainya ketentuan UU yang mengatur tentang pembubaran Ormas. Terlebih dibutuhkan proses yang lama apabila melalui jalur pengadilan (detikNews, 19/5/17)

Namun pertanyaannya apakah penerbitan Perppu adalah langkah yang tepat? Mengingat pembuatan Perppu harus memenuhi unsur kondisi yang mendesak atau ‘darurat’. Selain itu membuat Perppu sama halnya dengan membuat UU di mana ketentuannya berlaku untuk umum dan bukan ditujukan untuk satu kasus. Sehingga kebijakan menerbitkan Perppu belum bisa dikatakan sebagai pilihan yang tepat.

Di dalam negara demokrasi yang pada saat bersamaan juga merupakan negara hukum, seperti halnya negara Indonesia, maka prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi harus dijalankan secara beriringan. Hal itu selanjutnya akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat, sebagai prinsip utama demokrasi, disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum agar tidak terjadi demokrasi yang keblabasan. Sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan Konstitusi.

Sehingga, menurut Penulis, pembubaran suatu Ormas, termasuk halnya HTI, belum tentu merupakan tindakan pelanggaran demokrasi jika terbukti ormas yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu prinsip atau ketentuan perundang-undangan apalagi bertentangan dengan dasar negara. Dalam konteks kasus pembubaran HTI, kebijakan tersebut juga belum tentu melanggar hukum jika Pemerintah benar-benar bisa membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh HTI. Selain itu langkah-langkah pembubaran juga harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan atas dasar kehendak atau sikap politik Pemerintah semata.

Berdasarkan Pasal 61 UU Ormas, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum suatu Ormas. Di dalam UU tersebut lebih lanjut diatur tahapan-tahapan pembubaran meliputi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu tahapan berikutnya menghentikan bantuan dana hibah, kemudian menghentikan kegiatan, dan terakhir mencabut izin sebagai badan hukum. Namun sanksi pencabutan status badan hukum tersebut dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Pasal 70 UU Ormas telah mengatur permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses untuk membubarkan suatu Ormas membutuhkan waktu yang panjang. Namun proses atau tahapan tersebut menurut Penulis dibuat bukan tanpa alasan melainkan demi melindungi kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga menurut Penulis, ketentuan tersebut sebetulnya menjaga agar Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang membubarkan suatu Ormas tanpa dasar atau bukti pelanggaran yang benar-benar jelas serta tanpa melalui langkah-langkah hukum yang telah diatur.

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU Ormas, Ormas memang bisa dibubarkan jika terbukti menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun demikian, menurut Penulis, Pemerintah tetap perlu berhati-hati dan lebih baik mengambil langkah persuasif yakni memberi surat peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apalagi menurut keterangan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, sebagaimana dilansir diberbagai media, HTI tidak pernah menerima surat peringatan dari Pemerintah sebelum wacana pembubaran HTI. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Pemerintah sebelum mengajukan permohonan pembubaran HTI ke pengadilan.

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. [email protected]

Komentar