Lola Amelia-Peneliti Kebijakan Sosial The Indonesian Institute

Jokowi-JK, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 menamakan kabinet mereka dengan Kabinet Kerja. Nama kabinet ini memang konsisten dengan prinsip dan harapan dari Jokowi selaku presiden dalam menjalankan pemerintahan dan sekaligus sebagai ekspektasinya terhadap para pembantunya, yaitu kerja, kerja dan kerja.

Hal menarik dan berbeda dari pemerintahan periode sebelumnya adalah dengan ditunjuknya delapan orang menteri perempuan. Jumlah ini adalah dua kali lipat dibandingkan jumlah menteri perempuan pada pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu.

Kedelapan menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK adalah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

25 persen menteri perempuan pada Kabinet Kerja Jokowi-JK dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan dan kesadaran bahwa perempuan, seperti juga laki-laki memiliki kualitas dan mampu mengemban tugas sebagai menteri. Secara lebih spesifik, penunjukkan delapan menteri perempuan ini memperlihatkan beberapa hal yang cukup prinsipil yang kemudian juga bisa dimaknai sebagai terobosan dari Jokowi-JK dalam menyusun Kabinet Kerja mereka.

Pertama, dari aturan berpakaian di Istana. Jokowi tidak terlalu memusingkan cara berpakaian para menterinya terutama yang perempuan. Terlihat kemudian yang lebih dipentingkannya adalah kinerja dari si menteri.

Kedua, dari latar pendidikan menterinya. Jokowi mengangkat satu menteri perempuan dengan pendidikan formal terakhirnya adalah setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pilihan ini memperlihatkan bahwa dasar pemilihan seorang menteri oleh Jokowi bukanlah dari latar belakang pendidikannya, namun dari pengalaman dan kapasitas sang menteri terhadap bidang yang akan diurusnya.

Pemilihan kedelapan menteri perempuan ini ditengarai sesuai dengan visi misi Jokowi-JK yang ingin meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan memang menjadi concern mereka dalam pembangunan nasional, misalnya bagaimana meningkatkan perempuan memasuki jabatan publik (Pramodhawardani, 2014).

Selain hal tersebut, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan “kualitas” dari ke delapan menteri perempuan ini. Namun, mempertanyakan kualitas kedelapan menteri perempuan ini dengan tidak mempertanyakan kualitas 26 menteri laki-laki yang lain tentu tidak adil. Pertanyaan ini hanya menunjukkan bahwa kita masih meletakkan perempuan sebagai kelompok subordinat dan kemudian meletakkan seperangkat stigma kepada mereka bahwa jika dia perempuan maka tidak berkualitas.

Kemudian, ketika perempuan menduduki jabatan publik tertentu dicurgai bahwa jabatan tersebut diperoleh bukan karena kualitasnya. Stigma seperti inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama para penggiat kesetaraan gender. Bahwa, perempuan haruslah dilihat sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki dan bukannya sebagai kelompok lain dalam masyarakat, apalagi dianggap kelompok nomor dua dalam masyarakat.

Lebih jauh dari terhadap segala pandangan dan pendapat terhadap perempuan pada umumnya dan delapan menteri perempuan di dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, kita semua menyadari bahwa tantangan yang dihadapi kedelapan menteri Kabinet Kerja menjadi ganda.

Di satu sisi, tantangan dari berbagai persoalan bangsa yang harus dengan sigap dan tepat mereka respon berdasarkan bidang kerja kementerian mereka masing-masing. Tantangan lainnya, seperti yang diuraikan di atas, bagaimana mereka masih harus membuktikan segala stigma yang masih berkembang di masyarakat luas tidak benar.

Akhirnya, sebagai masyarakat luas yang bisa dan harus kita lakukan adalah mengawal kerja professional di bidangnya masing-masing dari kedelapan menteri ini dengan kritis. Pastikan mereka kerja, kerja dan kerja untuk menjawab segala tantangan bangsa Indonesia.

Lola Amelia-Peneliti Kebijakan Sosial The Indonesian Institute. ameliaislola@gmail.com