The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Laporan akhir tahun The Indonesian Institute (TII), “INDONESIA 2023”, yang disusun oleh Asrul Ibrahim Nur, ...
Read More »Pendidikan Publik
-
Policy Talks – Evaluasi Kerangka Kebijakan Kendaraan Listrik di Indonesia Tahun 2023
-
Haruskah Kita Khawatir dengan Perlindungan Kebebasan Akademik Indonesia?
-
Initiative! – Pemilu dan Pilkada 2024: Apa yang Diinginkan Anak Muda?
-
Policy Talks – Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan & Perbandingan Pengaturan Profesi
-
TIF seri 102 – Perspektif Urgensi Aksi dan Mitigasi Perubahan Iklim Capres-Cawapres 2024
-
Initiative! – Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia: Penguat atau Pelengkap?
Publikasi
-
INDONESIA 2023 – THE INDONESIAN INSTITUTE
Tahun 2023 merupakan tahun politik hangat jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Bukan ...
Read More » -
Hasil Angket Persepsi Anak Muda Terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Periode Oktober 2023)
-
The Indonesian Update — Volume XVII , No.11 – November, December 2023 (English Version)
-
Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama
-
Update Indonesia — Volume XVII, No.11 – November, Desember 2023 (Bahasa Indonesia)
buku
-
Economic Freedom in Indonesia 2018
At the end of 2018, The Indonesia Institute (TII), Center for Public Policy Research, has ...
Read More » -
Riset : Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Kota – Dari Implementasi hingga Harapan Pembangunan Kesejahteraan Paska Pilpres 2014
-
Studi Literatur tentang Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia
-
Laporan Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik”
Artikel
-
Perlu SOP yang Jelas Pemeriksaan Barang Pekerja Migran Indonesia
Sumber: Koran Sindo 12 April 2023
Read More » -
Ketua DPR Dorong RUU PDP Tuntas
-
Desain Hukum Digital Terpadu di Indonesia
-
Untuk hindari krisis fiskal, pemerintah harus hati-hati kelola hutang COVID-19
-
Lebih sedikit lebih baik: bagaimana Jokowi bisa kurangi jumlah kementerian dari 34 menjadi 25